Suara GOLKAR, Suara RAKYAT: SejarahGOLKAR

Selamat Datang dan Selamat Bergabung dengan Blog kami

SELAMAT DATANG & SELAMAT BERGABUNG DENGAN BLOG KAMI; PARA SIMPATISAN, KADER PARTAI GOLKAR & SEMUA LAPISAN SERTA KELOMPOK MASYARAKAT TANPA DIBATASI STRATIFIKASI SOSIAL DIMANAPUN BERADA TERMASUK TANPA BATASAN RUANG DAN WAKTU.
TERIMAKASIH BERKENAN BERGABUNG DENGAN SAJIAN, FITUR-FITUR DIDALAMNYA.

The changes we refer to are: Emotional, Physical, Mental and Financial changes.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->->->->->->->->->

Selamat Datang di Blog kami;"Suara Rakyat, Suara GOLKAR" dan Terimakasih Kunjungannya

Blog kami senantiasa menerima saran dan masukan untuk menjadikan cambuk guna melakukan pembenahan dan perbaikan. Sehingga kami sebagai Kader Partai GOLKAR semakin dewasa dalam menyikapi setiap masukan dan kritikan-kritikan yang disampaikan dan kami menerima sepenuhnya dengan lapang dada dan tulus ikhlas.
Blog ini sengaja dirancang untuk disajikan kepada para nitter, Facebooker, Blogger dan tidak terkecuali kepada seluruh warga bangsa yang memiliki visi, missi dan persepsi yang sama guna kemajuan bangsa. Walau pun disadari sengaja blog ini lebih banyak memberikan sajian Karya & Kekaryaan; - Golongan Karya dan lebih dikenal dengan sebutan Partai GOLONGAN KARYA.
Disamping itu kami memberikan menu dan fitur dari TV Online - Streaming yang lebih bersifat hiburan, pemberitaan dan pendidikan serta Business kepada semua lapisan mayarakat yang perduli, simpaty serta empaty pada perkembangan dan kemajuan bangsa ini. Indonesiaku

Perlu Kerja Keras untuk Mencapai Target MDG’s Tahun 2015

INDONESIA merupakan salah satu negara yang ikut mengadopsi Millenium Development Goals (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium. MDG’s adalah upaya untuk memenuhi hak-hak dasar kebutuhan manusia melalui komitmen bersama antara 189 negara anggota PBB yang terhdiri dari 8 agenda utama, yaitu:

1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan,

2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua,

3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,

4) Menurunkan angka kematian anak,

5) Meningkatkan kesehatan ibu,

6) Memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya,

7) Kelestarian lingkungan hidup, dan

8) Membangun kemitraan global dalam pembangunan.

Gagasan mengenai MDG’s ini lahir dari suatu pendekatan baru dalam pembangunan yakni menempatkan manusia sebagai sentral kebijakan pembangunan. Agenda pembangunan millenium telah mentransformasi pembangunan yang bersifat profit oriented ke pembangunan yang bersifat human spirit dengan sasaran penghormatan terhadap harkat manusia, dignity of the human person.

Melalui MDG’s ini diharapkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mencapai pembangunan nasional guna menciptakan kesejahteraan masyarakat semakin memiliki arah yang lebih nyata. Sebagai komitmen yang disepakati secara global, MDG’s kini menjadi ruh dalam pembangunan nasional di setiap negara.

Millenium Development Goals (MDGs) telah menetapkan target-target pembangunan yang menjadi prioritas untuk diwujudkan pada tahun 2015. Target-target tersebut yaitu penanggulangan kemiskinan, pencapaian pendidikan dasar bagi semua, kesetaraan gender, peningkatan kesehatan ibu dan penurunan angka kematian anak, memerangi HIV AIDS dan memastikan kelestarian lingkungan.

Dari berbagai isu, kemiskinan merupakan salah satu persoalan utama yang harus segera diselesaikan guna mewujudkan target MDG’s. Berdasarkan Data BPS pada bulan Maret 2010, tingkat kemiskinan Indonesia masih berjumlah 31, 02 juta jiwa atau sekitar 14, 15% dari total jumlah penduduk Indonesia. Angka tersebut masih terbilang tinggi, dan harus segera kita carikan jalan keluarnya. Tugas untuk mengentaskan kemiskinan bukan saja prioritas dari Pemerintah Indonesia, akan tetapi ini telah menjadi komitmen global. Tanpa komitmen untuk menanggulangi masalah kemiskinan, tujuan MDG’s tidak akan berarti besar bagi upaya mencapai kesejahteraan rakyat demi terciptanya keadilan sosial sesuai dengan amanat Pancasila sila ke-lima.

Mengatasi kendala pencapaian target MDG’s

Salah satu hal yang dapat menjadi kendala dalam mewujudkan target MDG’s yaitu adanya kesenjangan atau disparitas pencapaian antar daerah. Meskipun satu target sudah tercapai, namun jika dilihat dari capaian masing-masing daerah, masih banyak daerah yang berada di bawah angka capaian nasional tersebut.

Kesenjangan antar-wilayah inilah yang menyebabkan target dari MDGs belum optimal. Salah satunya dapat dilihat dari masih timpangnya tingkat kesejahteraan antar daerah yang satu dengan daerah lainnya, ataupun masih tingginya angka kematian Ibu (AKI) yang berbeda antar-daerah. Hal ini membutuhkan upaya yang lebih serius lagi jika target tersebut ingin dicapai. Tidak hanya itu, kesenjangan masih ditemukan dalam pendidikan, status sosial maupun ekonomi. Hal ini merupakan pekerjaan rumah yang cukup berat bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, anggota-anggota dewan, masyarakat, dan pihak swasta untuk segera mengatasi kesenjangan antar-wilayah tersebut.

Oleh karena itu, perlu kerja keras dari kita semua untuk menetapkan pencapaian target MDG’s pada tahun 2015 nanti. Dimana pembangunan nasional harus membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mebangun dirinya secara otonom. Ruang partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan nasional harus dibuka lebar, sehingga potensi-potensi terbaik di setiap daerah akan bermunculan dan turut memperkaya khasanah peradaban manusia Indonesia yang dinamis, yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan MDG’s dengan optimal.

Selain itu, perlu kebijakan pemerintah yang pro poor, pro growth, dan pro justice secara konsisten sehingga semua daerah dapat merasakan manfaat langsung dari tujuan pembangunan millennium ini.

Dave Laksono, Oktober 2010

Penandatangan Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia

Jakarta – Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km dan luas lautnya sekitar 3,1 juta km² serta memiliki lebih dari 17.508 pulau. Oleh karena itu, lautan Indonesia dikenal sebagai lautan yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati laut (biodiversity) terbesar di dunia. Karena kekayaan dan keanekaragaman hayati laut yang dimiliki Indonesia, tentunya potensi budi daya perikanan menjadi sangat luar biasa.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada Rabu (24/11) pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi fasilitator dalam penandatangan kesepakatan bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diwakili oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Ir. Fadel Muhammad dengan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PB NU) yang diwakili oleh Sekjen PBNU, Andi Jamaro Dulung, dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) yang diwakili oleh Ketua Umum AMPI, Dave Laksono.

Dalam pidatonya, Fadel menyampaikan harapannya agar dengan tingginya potensi yang dimiliki Indonesia khususnya pada hal kelautan, diharapkan agar semakin tumbuhnya para enterpreneurship Indonesia dalam bidang kelautan maupun perikanan demi mewujudkan pembangunan bangsa. Sepaham dengan harapan yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Dave juga menjelaskan bahwa AMPI sebagai sebuah organisasi masa kepemudaan senantiasa berada pada garis terdepan dan mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan bangsa yang dalam hal ini satu diantaranya berkenaan dengan bidang kelautan dan perikanan seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi : bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penyampaian harapan yang besar dalam memakmurkan rakyat juga disampaikan oleh Dave dengan menekankan bahwa tingkat kesejahteraan para nelayan Indonesia perlu untuk diperhatikan mengingat para nelayan Indonesia menjadi suatu komunitas yang selalu tertinggal dalam segala dimensi pembangunan.

Adapun untuk mewujudkan negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis pada kepentingan nasional, menurut Dave komponen Indonesia tentunya harus menyadari dan menumbuhkan kembali wawasan kebaharian dalam segala aspek kehidupan. “Sebagai sebuah negara kepulauan, tentunya seluruh komponen bangsa harus bisa menyadari serta menumbuhkan wawasannya yang berkenaan dengan kebaharian dalam segala aspek kehidupan. Dan DPP AMPI yang notabene beranggotakan generasi muda dengan semangat jiwa pembaharuan serta di dukung dengan sikap profesionalisme telah bertekad membangun kerja sama dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mensukseskan visi yang memang telah dicetuskan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan” tutur Dave.■

SejarahGOLKAR

Sejarah Partai Golkar bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekber Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat ( seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu: 1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO) 2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) 3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) 4. Organisasi Profesi 5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM) 6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI) 7. Gerakan Pembangunan Untuk menghadapi Pemilu 1971, 7 KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber GOLKAR tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya (GOLKAR). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, tetap dipertahankan sampai sekarang. Pada Pemilu 1971 ini, Sekber GOLKAR ikut serta menjadi salah satu konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan GOLKAR sebagai kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik GOLKAR kepada grassroot level. NU, PNI dan Parmusi yang mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar sebagai pemenang. Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke GOLKAR. Hasilnya di luar dugaan. GOLKAR sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun cukup merata di seluruh propinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang kepada basis tradisional. NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR. Kemudian, sesuai ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber GOLKAR mengubah dirinya menjadi GOLKAR. GOLKAR menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya. September 1973, GOLKAR menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi GOLKAR pun mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno. Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan tulang punggung rezim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar. Keluarga besar Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. Jadi Pimpinan Pemilu Dalam pemilu Golkar yang berlambang beringin ini selalu tampil sebagai pememang. Kemenangan Golkar selalu diukir dalam pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Arus reformasi bergulir. Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana. Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal ini kemudian berimbas pada Golkar. Karena Soeharto adalah penasehat partai, maka Golkar juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu Golkar dicerca di mana-mana. Akbar Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum di era ini kemudian mati-matian mempertahankan partai. Di bawah kepemimpinan Akbar, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar. Saat itu Golkar juga mengusung citra sebagai Golkar baru. Upaya Akbar tak sia-sia, dia berhasil mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisis citra, inilah yang membuat Akbar menjadi ketua umum Golkar yang cukup legendaris. Partai Golkar kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi bersama partai-partai baru di era multipartai. Pada pemilu pertama di Era Reformasi ini Partai Golkar mengalami penurunan suara di peringkat ke dua di bawah PDIP dengan . Namun pada pemilu berikutnya Golkar kembali unggul. Pada pemilu legislatif 2004 Golkar menjadi pemenang pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah. Pada pemilu legislatif 2009 lalu suara Partai Golkar kembali turun ke posisi dua. Pemenang pemilu dipegang oleh Partai Demokrat. Dalam Munas VIII di Pekanbaru, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua umum menggantikan Jusuf Kalla. Sebagai pimpinan baru partai beringin, Aburizal bertekad akan kembali membawa Golkar memenangkan pemilu. Dia menargetkan Golkar menjadi pemenang pertama pemilu legislatif 2014 nanti. Ketua Umum Golkar dari masa ke masa · Djuhartono (1964-1969) · Suprapto Sukowati (1969–1973) · Amir Moertono (1973–1983) · Sudharmono (1983–1988) · Wahono (1988–1993) · Harmoko (1993–1998) · Akbar Tandjung (1998–2004) · Jusuf Kalla (2004–2009) · Aburizal Bakrie (2009–sekarang)